MEDIASI SENGKETA TANAH “PUSAKO TINGGI” PADA PENGADILAN NEGERI DI SUMATERA BARAT

Dengan diterbitkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, maka berlaku ketentuan yang mewajibkan semua perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri harus terlebih dahulu diupayakan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi, termasuk perkara menyangkut sengketa Tanah Pusako Tinggi. Di sisi lain, sengketa Tanah Pusako Tinggi merupakan salah satu jenis perkara yang ada di Pengadilan Negeri yang berkaitan dengan sengketa adat yang terjadi dalam masyarakat hukum Adat Minangkabau. Maka dari itu, sejauh mana efektifitas mediasi di Pengadilan Negeri dalam penyelesaian perkara menyangkut sengketa Tanah Pusako Tinggi, yang membutuhkan pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum Adat Minangkabau itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, adapun permasalahan yang akan dibahas adalah pertama, bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa Tanah Pusako Tinggi di Sumatera Barat, dan kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa Tanah Pusako Tinggi di Sumatera Barat. Dalam penulisan ini, menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yang menggunakan data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan yakni wawancara dan studi dokumen. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa Tanah Pusako Tinggi tetap mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dengan tahap-tahap pelaksanaan yaitu a) proses pendaftaran gugatan; b) proses mediasi, yang terdiri dari tahap pra mediasi dan tahap proses mediasi; c) akhir proses mediasi, dan berdasarkan hasil proses mediasi di Pengadilan Negeri tersebut dapat disimpulkan bahwa efektifitas dari proses mediasi menyangkut sengketa Tanah Pusako Tinggi di Pengadilan Negeri masih rendah. Sementara, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa Tanah Pusako Tinggi antara lain menyangkut para pihak, mediator, substansi perkara, Intervensi pihak lain, serta sarana dan fasilitas. Untuk itu, diharapkan konsistensi Mahkamah Agung dalam mengupayakan proses mediasi di Pengadilan Negeri untuk ke depannya agar berhasil guna, melalui adanya keterlibatan Kerapatan Adat Nagari dalam proses mediasi, sebagai ahli yang memiliki pengetahuan mengenai materi perkara menyangkut Tanah Pusako Tinggi, serta melahirkan mediator-mediator yang professional, yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam proses mediasi, guna tercapainya tujuan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Kata Kunci: Mediasi, Pusako Tinggi, dan Pengadilan Neger